Rabu, 25 Juni 2014

Pembangunan Tol Cinere-Jagorawi Sedang Berlanjut

Depok - Pembangunan ruas tol Cinere-Jagorawi (Cijago) akan berlanjut ke seksi kedua. Pemegang konsesi, PT Translingkar Kita Jaya, akan segera memulai pembangunan tahap berikutnya. "Pembangunan struktur akan dimulai akhir Mei atau awal Juni nanti," kata Direktur Utama Translingkar Bambang Hartanto kepada Tempo, di Depok, Jawa Barat, Rabu, 18 April 2012.

Jalan bebas hambatan Cijago seksi kedua ini merupakan sambungan dari seksi pertama yang menghubungkan tol Jagorawi dengan Jalan Raya Bogor. Seksi pertama sepanjang 3,7 kilometer telah beroperasi sejak 27 Januari 2012 lalu. Selanjutnya, seksi kedua akan dimulai dari Jalan Raya Bogor sampai Kukusan, Beji, sepanjang 5,5 kilometer.

Bambang menjelaskan, untuk memulai pengerjaan struktur tol tersebut, perusahaan tidak akan menunggu proses pembebasan lahan rampung. Saat ini, lahan yang telah bebas baru 50 persen dari total 56,34 hektare yang diperlukan dan meliputi 1.364 bidang tanah. "Kami kerjakan dulu lahan yang sudah bebas, sambil menunggu yang lain," katanya.

Bambang mentargetkan, tahun ini pembebasan lahan bisa mencapai 75 persen, yaitu sampai Jalan Raya Margonda. Dana pembebasan tanah dari pemerintah sudah cair.

Pada akhir Mei, konstruksi akan dimulai dengan membangun jembatan yang menyeberangi Jalan Raya Bogor dan bagian ruas tol di sepanjang lahan yang sudah bebas. Nantinya, posisi jalan tol berada di bawah Jalan Raya Bogor. Hal serupa juga akan terjadi ketika jalan tol ini "melintas" Jalan Margonda Raya. "Tolnya di bawah, mirip seperti tol di Simatupang dan Pasar Rebo," katanya.

Bambang mengatakan, jembatan konstruksi dikerjakan terlebih dulu karena memerlukan waktu yang cukup lama. Ruas tol Cijago seksi kedua ini ditargetkan selesai akhir 2013 mendatang. Sebab, berdasarkan pengalaman seksi satu, pengerjaan struktur jembatan perlu waktu lama.

Sulap Margonda Mirip Sudirman, Depok Rogoh Rp28 Miliar

DEPOK - Pemerintah Kota Depok terus mengejar program penataan Jalan Margonda sebagai etalase kota sebelum menuju ibukota Jakarta. Jalan Margonda akan dijadikan sentra bisnis, jasa, dan niaga mirip kawasan Sudirman, Jakarta.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meninjau pelaksanaan penataan Margonda. Saat ini sedang dilakukan pemasangan utility boks serta gorong-gorong atau drainase.

"Kami sudah lakukan sosialisasi sejak akhir 2011. Di Margonda akan semakin layak bisnis di sini, bagi para pebisnis saat ini sudah berpikir bisnis di pinggiran Jakarta, karena tempat dan lahan di Jakarta semakin sempit," katanya di lokasi, Kamis (21/11/2013).

Dia menambahkan dengan adanya drainase yang dikerjakan, tak akan ada lagi genangan di Margonda. "Harus siapkan tali air yang bagus yang sempurna, agar mengalir lancar ke drainase. Air harus langsung masuk," jelasnya.

Nur Mahmudi menambahkan penataan Margonda dilakukan dua tahap dan menghabiskan dana hingga Rp28 miliar.

"Target jadinya dua tahap, tahap pertama 40-50 persen. Selanjutnya di awal 2014. Iya mirip (Sudirman), tetapi yang jelas bedanya dengan Sudirman, Sudirman enggak ada pedagang jualan, di Margonda ini ada yang jualan dan ada perkantoran. Menjadi sentra kegiatan bisnis dan perkantoran," paparnya.

Hal itu, kata dia, sejalan dengan misi jangka panjang Depok sebagai kota niaga dan jasa. Dia mengklaim saat ini sudah banyak perusahaan yang melirik untuk membuka perkantoran di Margonda. (nia)

Depok Punya Bakat Jadi Green City

DEPOK - Setiap pemerintah daerah diminta untuk mengikuti program pencanangan kota hijau (green city) sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Salah satunya, Pemerintah Depok bertekad mengikuti pencanangan program tersebut di Kementerian Pekerjaan Umum.

Dosen dan Pengamat Lingkungan Universitas Bhayangkara Marta Amnan mengatakan ada delapan indikator yang menjadi prasyarat Kota Hijau. Hal itu dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi di Balai Kota Depok.

"Harus diinisiasi bahwa green city perlu, indikator ada 8 diantaranya, perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, Green Space atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 persen, green energy, green water, lalu green waste, lalu green transportation, dan green building, green coommunity," jelasnya kepada wartawan, Selasa (17/12/2013).

Dia menilai bahwa Pemerintah Depok sudah memiliki embrio untuk menerapkan Kota Hijau. Namun untuk 100 persen, kata dia, masih harus terus diperbaiki.

"Embrio sudah ada, misalnya bank sampah sudah, RTH sudah 30 persen, kampus UI kan juga RTH dan ada hutan kota, lalu kalau Green Water sungai dan situ sudah dilindungi atau belum saya enggak tahu, kalau masalah transportasi lebih kepada sistem," katanya.

Dia mengusulkan kepada Pemerintah Kota Depok untuk mengoptimalkan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) agar terintegerasi dengan Bogor dan DKI Jakarta. Sementara untuk Green Building, lanjutnya, harus diterapkan sistem hemat energi dan hemat listrik di kantor pemerintahan, pelayanan publik hingga mal.

"Misalnya ada sumur resapan, silahkan buka jendela banyak, tak pasang AC, pemakaian lampu," paparnya.

Konsep Kota Hijau, lanjutnya, mengacu kepada UU Tata Ruang, UU Lingkungan Hidup, Peraturan tentang Bangunan, UU Sumber Daya Air, UU dan Kawasan Lindung. Sehingga, kata dia, sebuah kota bisa menjadi berkelanjutan atau sustainable city.

"Bagaimana kepala daerah mampu mewujudkan ini, kota harus nyaman dan sehat. Menata kota bagaimana jadi sustainable city, bekelanjutan," tandasnya. (nia)